Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label indonesia

Pendelegasian Wewenang Secara Penuh Kepada Daerah

Pada dasarnya Indonesia menganut bentuk pemerintahan negara kesatuan yang mana setiap provinsi memiliki kewenangan tertentu dalam mengurus rumah tangga masing-masing daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang paripurna.  Anti tesis dari pada otonomi daerah sendiri adalah sentralistik yang mana sistem seperti ini dianut oleh negara-negara otoriter yang mengalami krisis kepercayaan kepada daerah dan sarat akan korupsi. Pendelegasian wewenang kepada daerah merupakan inti dari pada demokrasi, memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mengelola keuangan, perencanaan dan perekonomian dengan mandiri. Jika salah satu dari pada hal tersebut terhambat maka proses demokratisasi dan set up otonomi daerah akan gagal.  Banyak sekali problematika yang terjadi di Indonesia khususnya di era kepemimpinan presiden Soeharto yang sangat sentralistik terutama pada persoalan ekonomi. Pasca reformasi, Gusdur memipin Indonesia dimulailah proses legislasi yang memberikan mandat kepada daer...

Pemuda Generasi Pancasila, Generasi Idaman

Eksistensi suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimilikinya. Hanya bangsa yang memiliki generasi muda berkarakter kuat yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu menjadi bangsa yang berkarakter adalah impian bangsa Indonesia.    Generasi muda merupakan tunas bangsa yang mempunyai peran penting dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara, karena di tangan mereka penentu masa depan bangsa. Pemuda bukanlah sosok manusia yang tanpa masalah. Dengan usianya yang relatif muda, mereka dihadapkan dengan berbagai masalah kehidupan di tengah masyarakat. Dewasa ini, generasi muda harus meyadari berbagai ancaman dan tantangan di era modern, tantangan dan ancaman terhadap jati diri mereka sebagai bangsa yang bermoral dan bermartabat sedang diuji. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya bagi generasi muda membentengi diri dengan sikap kritis dan waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti...

Anak Muda Peduli Lingkungan

Documentasi KOMUNITAS Meurah Nanggroe Meureude (20/06/2022) dalam siaran persnya, Komunitas Meurah Nanggroe melaksanakan kegiatan anak muda peduli lingkungan. Kegiatan ini berlangsung pada 08.00 Wib s.d 12.30 Wib di Pantai Meurah Seutia, Meureudu, Pidie Jaya. Bermitra dengan Yayasan Keadilan dan Perdamaian (YKPI) dan didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Pidie Jaya. Nyanyak Marawan Putri selaku ketua komunitas menyampaikan Ada 33 orang yang hadir terdiri dari 17 pedagang Pantai Meurah Seutia, 4 orang mewakili Dinas Lingkungan Hidup, 5 orang mewakili aparatur Gampong, 3 orang mewakili pihak pesantren dan 4 orang sebagai panitia. Aparatur Gp sangat mendukung dan juga sangat antusias menyambut kegiatan ini dilaksanakan ditempat mereka tutupnya. Ada empat tujuan pelaksanaan kegiatan ini yakni sebagai berikut; (1) Melahirkan pedagang yang memiliki kepedulian lingkungan tinggi, (2) Agar produksi sampah plastik dapat diminimalkan di objek wisata pantai meurah seutia, (3) Lahirnya...

Diskusi Online Spesial Ramadhan

Banda Aceh (Rabu, 27 April 2022) Political Club menyelenggarkan diskusi dengan mengusung tema “Aceh Ditetapkan Sebagai Daerah Termiskin Di Sumatera, Sudah Tepatkah?”. Kegiatan ini menghadirkan dua orang narasumber yakni: pertama Tajul Ula, S.E., M.Si Akademisi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Kedua, Mukhrijal, S.IP., M.IP akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala (USK) dan Researcher at Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya (PPISB) USK. Kegiatan ini dimoderatori oleh Nyanyak Marawan Putri Mahasiswa S-2 Departemen Politik & Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM). Kegiatan ini dimulai pada pukul 14.00 Wib s.d 17.00 Wib dengan mengunakan platform Google Zoom.  Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 88 orang dengan berbagai latar belakang keilmuan meliputi Ilmu Sosial, Ekonomi, Hukum dan sebagainya. Tidak hanya itu saja, lintas daerah dan Universitas. Meliputi, Universitas Syiah Kuala, UIN Ar- R...

PPP Mewakili Segmentasi Umat Islam

  Apabila kita telusuri, Partai Politik muncul bersamaan dengan lahirnya semangat kebangsaan pada masa pendudukan Belanda. Embrio lahirnya partai politik didasarkan pada Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Melalui maklumat tersebut pemerintah memberikan pesan dan menghendaki agar partai politik dapat dilahirkan. Tentu Tujuannya agar berbagai aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Segmentasi kelompok sudah muncul sebelum Indonesia dimerdekakan namun segmentasi itu diredam oleh para pendiri negara. Partai Politik hadir untuk mewakili segmen kelompok masyarakat tertentu. Pertanyaan mendasar yang muncul mengapa Indonesia memberikan ruang kepada partai politik?  Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut penulis mengutip pendapat Ichlasus Amal bahwa partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai Politik sebagai suatu organisasi secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobolisasi ...

Tantangan Dan Benturan Konsep HAM Dengan Kearifan Lokal Studi Kasus Aceh

Sejarah HAM        Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri sesorang sejak lahir. Menurut UU Menurut UU No. 39 tahun 1999 HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat setiap keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak merupakan anugerah-Nya yang haruslah untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.  Sejarah Hak Asasi Manusia sudah berlangsung cukup lama, di awali pada tahun 1215 dengan lahirnya Makna Charta di Inggris . Dalam Makna Charta itu dicantumkan hak-hak para bangsawan yang harus dihormati Raja Inggris. Walaupun terbatas dalam hubungan anatara Raja dan Bangsawan, namun suatu prinsip bahwa hak-hak tertentu telah diakui eksistensinya oleh pihak penguasa. Hal ini merupakan awal suatu kemenangan.  Perkembangan HAM selanjutnya adalah pada Revolusi Amerika tahun 1776 yang melahi...

Fanatisme Beragama di Aceh

Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus untuk mengatur daerahnya, hal ini memberikan peluang bagi pemerintah Aceh untuk menerapkan sistem pemerintah sesuai dengan syariat Islam, mulai dari mengatur urusan ekonomi, hukum, sosial, budaya dan sebagainya. Akibatnya beberapa pihak berpendapat bahwasannya Aceh sangat fanatik akan agama Islam. Karena faktor itulah banyak yang mengaitkan kejadian pembongkaran gereja secara paksa di Aceh singkil itu karena sikap fanatik akan agama Islam. Pembongkaran gereja secara paksa di aceh singkil dilatar belakangi karena gereja yang didirikan di Aceh singkil itu tanpa adanya surat izin mendirikan bangunan dari pemerintah setempat. Kalau kita liat di dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah di Aceh syarat utama yang harus diajukan untuk membangun rumah ibadah harus menyertakan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 150 orang, adanya d...

KEKERASAN TERSELUBUNG DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Maraknya masalah kekerasan dalam dunia pendidikan, dimana sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan bermain dengan teman-temannya berubah menjadi tempat Neraka. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, spikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara paksa. Kekerasan juga merupakan suatu perilaku dengan mengitimidasi korban baik secara fisik, verbal dengan senggaja membuat korban sengsara karena ketidak pedayaannya untuk melawan. Kekerasan bisa terjadi dimana saja di lingkungan masyarakat, lingkungan kerja bahkan di lingkungan pendidikan itu sendiri.  Kurangnya perhatian terutama orang tua dan pihak sekolah sehingga mendukung adanya tindakan kekerasan yang terjadi antara pelajar di lokasi sekolah. Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indon...

Transparansi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terkenal dengan kekayaan alamnya dari pulau sabang sampai merauke, Indonesia juga terkenal dengan Negara hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dengan berbagai kekayaan produk hukum nya yang mengatur seluruh masyarakat yang ada di daerah Indonesia.   Pada masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,banyak sekali terdapat perubahan dan produk hukum baru dari produk hukum yang terkecil sampai terbesar, dan salah satunya adalah produk hukum KPK yang terbaru yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi.Yang diharapkan oleh pemerintah atas perubahan ini terselenggaranya lembaga yang bisa memberantas korupsi dengan transparansi nya,namun setelah terjadinya perubahan, OTT (operasi tangkap tangan) sudah jarang terjadi, tidak seperti dulu. hal ini disebabkan kare...

APA KABAR KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA

Kebebasann berpendapat atau freedom of speech merupakan salah satu ciri-ciri diterapkan nya sistem demokrasi. Sesuai konstitusi, kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi sudah dijamin dan dilindungi di berbagai instrument hukum baik itu secara Internasional atau pun dalam konstitusi Indonesia. hak kebebasan Konstitusi Indonesia tertuang pada pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap Orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. lalu pada Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.   Sedangkan kebebasan berpendapat dalam prespektif Islam dan pemikiran Politik Islam, para ulama memahaminya sebagai salah satu dari tiga dimensi penting dari kebebasan. sementara kebebasan itu adalah hak manusiawi dan hak makhluk, bahkan sang pencipta menyilahkan manusia berimam maupun tidak beriman, sebab ini adalah pangkal sebuah kebebasan. Kebebasan pada manusia dipandang sebagai sesuatu yang melekat pada manusia itu sendir...

DEMOKRASI MENUJU POLITIK OLIGARKI

  Indonesia digadang-gadang sebagai Negara demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Toh, realitas yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Mandat rakyat yang diperoleh dari sistem demokrasi justru dijadikan acuan para elit untuk berkuasa didalam negeri. Apabila demokrasi terus bergeser ke oligarki maka tidak menutup kemungkinan rakyat akan terbengkalai dengan sistem ini karena sistem ini sangat menjadi acuan membuat jurang antar si miskin dan si kaya. Oligarki menjadi sistem yang membuat elit-elit kuat dalam kendaraan demokrasi. Bentuk pemerintahan demokrasi atau republic menjadi trend dunia pasca sekuralisasi politik di Eropa selepas perjanjian West Phalia 1648. Data yang dikeluarkan oleh The Economi Intelligent Unit, tanggal 25 Januari 2017 lalu sudah 86 negar a di dunia ini yang menerapkan demokrasi. Sistem ini rakyat dijadikan pembantu dalam rumah sendiri. Bukan tanpa alasan, penulis mengutarakan demikian karena sangat banyak suatu peraturan dibu...