Langsung ke konten utama

Fanatisme Beragama di Aceh

Oleh
Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus untuk mengatur daerahnya, hal ini memberikan peluang bagi pemerintah Aceh untuk menerapkan sistem pemerintah sesuai dengan syariat Islam, mulai dari mengatur urusan ekonomi, hukum, sosial, budaya dan sebagainya. Akibatnya beberapa pihak berpendapat bahwasannya Aceh sangat fanatik akan agama Islam. Karena faktor itulah banyak yang mengaitkan kejadian pembongkaran gereja secara paksa di Aceh singkil itu karena sikap fanatik akan agama Islam.

Pembongkaran gereja secara paksa di aceh singkil dilatar belakangi karena gereja yang didirikan di Aceh singkil itu tanpa adanya surat izin mendirikan bangunan dari pemerintah setempat. Kalau kita liat di dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah di Aceh syarat utama yang harus diajukan untuk membangun rumah ibadah harus menyertakan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 150 orang, adanya dukungan dari pemerintah setempat paling sedikit 120 orang yang disahkan oleh Lurah/Geuchik setempat, serta mendapat rekomendasi tertulis dari kantor departemen agama kabupaten/kota dan forum kerukunan umat beragama kabupaten/kota.

Sedangkan jumlah pengguna rumah ibadah tepatnya di desa siompin kecamatan suroh telah memadai, yakni 525 jiwa. Sementara berdasarkan peraturan Gubernur syarat minimal pendirian rumah ibadah ketika daftar nama KTP pemeluk agama mencapai minimal 150 jiwa. Mengenai surat pemberian izin pimpinan gereja Aceh singkil mengatakan kalau sebelum mendirikan gereja mereka sudah mengajukan surat izin pembangunan ke kepala desa, camat, kantor urusan agama dan forum kerukunan umat beragama, tapi tidak ada kejelasan tentang surat pemberian izin untuk mendirikan gereja.

Berdasarkan Pasal 127 undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pemeritah Aceh mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam serta menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk mejalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kasus pembongkaran gereja secara paksa di Aceh singkil itu berbanding terbalik dengan undang-undang tersebut yang mana tidak memberikan kebebasan beragama bagi kaum minoritas. Kalau kita berpedoman pada undang-undang tersebut pemerintah Aceh seharusnya memberikan kebebasan beragama bagi kaum non muslim yang tentunya kebebasan yang diberikan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah dibatasi oleh syariat Islam.

Penyebab lainnya kenapa Aceh dikatakan sangat fanatik akan agama Islam itu dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat Aceh yang menghukum si pelanggar syariat dengan disiram air kotoran, dipukuli, hingga diberi label dengan kata-kata sesat karena berbeda pemahaman dengan mereka. Sebagian masyarakat Aceh menganggap bentuk hukuman yang demikian merupakan bentuk sangsi yang sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat dan budaya orang Aceh sendiri yang sangat kental akan nilai-nilai keislaman yang diwariskan secara turun-temurun. Orang Aceh menganggap melanggar syariat Islam sama dengan melanggar adat dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Padahal budaya Aceh itu diadopsi dari nilai dan norma syariat Islam yang harusnya menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan anti akan kekerasan. 

Mengedepankan cara dan mekanisme yang terhormat serta mencegah tindakan kekerasan massa sebagai salah satu arternatif dalam menghukum bagi si pelanggar syariat Islam di Aceh agar kasus-kasus tersebut tidak terjadi lagi karena diakibatkan oleh faktor kesalah pahaman.



*) Penulis: Siti Rafizah
Mahasiswa Hukum Tata Negara Syari'ah UIN Ar-Raniry

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ekofilosofi Deforestasi: Tinjauan Sosial dan Lingkungan di Kota dan Kabupaten Bima

Oleh
  Oleh: Muhammad Muhajir Ansar & Muhammad Rahul Mulyanto* Deforestasi merupakan kondisi luas hutan yang mengalami penurunan akibat adanya konvensi hutan lahan untuk pemukiman, pertanian, infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan. Perubahan lahan hutan menjadi lahan non hutan dapat menyebabkan pemanasan global, longsor, banjir, dan bencana alam lainnya karena akibat dari kebakaran hutan, dan penebangan kayu yang berlebihan. Deforestasi sangat berkaitan dengan penebangan atau pembalakan liar yang dapat mengancam seluruh makhluk hidup, baik hewan maupun manusia. Kota Bima dan Kabupaten Bima, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki kekayaan alam berupa hutan yang penting bagi ekosistem lokal, dan masyarakat sekitarnya. Namun, alih-alih untuk menjaga kekayaan alamnya, wilayah sedang menghadapi ancaman deforestasi yang sangat signifikan. Perubahan lahan hutan di Bima telah berdampak pada berbagai aspek, seperti, lingkungan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat, terutam...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

TERPENJARA OLEH GELAR: REALITAS SOSIAL KAUM TERDIDIK

Oleh
  Oleh: Muhammad Rahul Mulyanto* Dibalik kesenangan dan sorak sorai keluarga saat seseorang mencapai puncak pada pendidikan (di wisuda), atau bahkan dibalik tepuk tangan publik atas gelar akademik yang diraih oleh seseorang, tersembunyi sebuah beban yang jarang dibicarakan, “Beban Untuk Sempurna”. Masyarakat tidak hanya memberikan sebuah pujian dan penghargaan atas gelar yang dicapai pada mereka yang berpendidikan, tapi juga menempatkan mereka dalam sebuah ekspetasi yang sempit dan seringkali menyesakkan. Orang-orang berpendidikan bukan hanya dituntut untuk selalu berpikir jernih dan benar, tetapi juga harus bersikap dengan baik, bebrbicara yang benar, dan bahkan bercanda pun harus mengikuti standart dari etika sosial. Pada perihal ini pendidikan menjadi beban yang menghalangi kebebasan dari orang yang berpendidikan. Padahal jika dianalisis lebih dalam Pendidikan menjadi sebuah wadah untuk berpikir kritis dan memberikan kebebasan pada mereka yang juga kaum terpelajar. Namun, dewasa...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Penindasan Tidak Akan Berakhir

Oleh
  Oleh: Muhammad Rahul Mulyanto* Penindasan bukan bagian dari fenomena baru dalam sejarah umat manusia. Penindasan terjadi sudah berabad-abad yang lalu, dan akan tetap terus ada jika manusia masih menjadi penghuni bumi. Meskipun berbagai macam upaya yang terealisasi untuk melawan, mengakhiri, atau mengurangi praktik penindasan, kenyataannya bentuk-bentuk penindasan masih dirasakan oleh manusia hingga dewasa ini. Mengapa demikian? Karena sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya justru mendorong bahkan menerapkan praktik-praktik yang menindas tanpa sadar ataupun tidak. Saya akan mengawali pada sistem politik, sistem politik dari masa pra-revolusi perancis, pasca revolusi prancis, hingga saat ini sistem politik menjadi bagian paling penting pada penerapan praktik penindasan yang dilakukan oleh elit-elit birokrat pada masyarakat. Kebijakan-kebijakan politik dibentuk atas kesepakatan mereka-mereka saja tanpa melibatkan masyarakat yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyara...
Posting Komentar
Baca selengkapnya