Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Opini

PERAN MAHASISWA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

*Oleh: Munawwar               Mahasiswa merupakan suatu komponen yang dituntut untuk menghasilkan suatu karya yang berguna untuk nusa dan bangsa. Dalam mendapatkan hasil tersebut diperlukan kiprah dan gagasan mahasiswa oleh publik, melihat Indonesia merupakan suatu negara besar dengan beragam latar belakang, suku dan budaya yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.        Mahasiswa merupakan suatu nama yang disematkan oleh publik kepada sekelompok orang yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi, dan juga mahasiswa ini memiliki fokus disiplin ilmu sesuai dengan pilihannya disaat mendaftar pada perguruan tinggi .       Berbicara mengenai korupsi bukanlah hal baru atau sesuatu yang terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia. Korupsi sudah begitu populer sejak Indonesia di masa rezim Presiden RI kedua yaitu Soeharto, yang disinyalir terlibat dalam tindak pidana tersebut. Bahkan masa orde baru mem...

TERPENJARA OLEH GELAR: REALITAS SOSIAL KAUM TERDIDIK

  Oleh: Muhammad Rahul Mulyanto* Dibalik kesenangan dan sorak sorai keluarga saat seseorang mencapai puncak pada pendidikan (di wisuda), atau bahkan dibalik tepuk tangan publik atas gelar akademik yang diraih oleh seseorang, tersembunyi sebuah beban yang jarang dibicarakan, “Beban Untuk Sempurna”. Masyarakat tidak hanya memberikan sebuah pujian dan penghargaan atas gelar yang dicapai pada mereka yang berpendidikan, tapi juga menempatkan mereka dalam sebuah ekspetasi yang sempit dan seringkali menyesakkan. Orang-orang berpendidikan bukan hanya dituntut untuk selalu berpikir jernih dan benar, tetapi juga harus bersikap dengan baik, bebrbicara yang benar, dan bahkan bercanda pun harus mengikuti standart dari etika sosial. Pada perihal ini pendidikan menjadi beban yang menghalangi kebebasan dari orang yang berpendidikan. Padahal jika dianalisis lebih dalam Pendidikan menjadi sebuah wadah untuk berpikir kritis dan memberikan kebebasan pada mereka yang juga kaum terpelajar. Namun, dewasa...

Penindasan Tidak Akan Berakhir

  Oleh: Muhammad Rahul Mulyanto* Penindasan bukan bagian dari fenomena baru dalam sejarah umat manusia. Penindasan terjadi sudah berabad-abad yang lalu, dan akan tetap terus ada jika manusia masih menjadi penghuni bumi. Meskipun berbagai macam upaya yang terealisasi untuk melawan, mengakhiri, atau mengurangi praktik penindasan, kenyataannya bentuk-bentuk penindasan masih dirasakan oleh manusia hingga dewasa ini. Mengapa demikian? Karena sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya justru mendorong bahkan menerapkan praktik-praktik yang menindas tanpa sadar ataupun tidak. Saya akan mengawali pada sistem politik, sistem politik dari masa pra-revolusi perancis, pasca revolusi prancis, hingga saat ini sistem politik menjadi bagian paling penting pada penerapan praktik penindasan yang dilakukan oleh elit-elit birokrat pada masyarakat. Kebijakan-kebijakan politik dibentuk atas kesepakatan mereka-mereka saja tanpa melibatkan masyarakat yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyara...

Dimana kamu dalam Politik?

                                                                                  Oleh Agam Ramadhan Apa kamu pernah kesal karena Keuchik Gampong yang asyik korup Dana Desa,  gotong royong lagi? Atau kesal lihat Wali Kota kita yang asyik berhutang lalu nyalon diri lagi? Juga, para mantan Gubernur kita yang taunya hanya memupuk poligami, eh? Belum lagi tingkah para DPR yang hanya peduli sama Timsesnya saja, tentu ditambah para pembisik di samping mereka yang ngaku konsultan politik!  Entahlah, anggap saja semua hanya drama. Entah itu keuchik, Bupati, Wali Kota, Gubernur, bahkan Dewan terhormat sekalipun, semuanya adalah pilihan politik rakyat. Mereka dipilih oleh kamu dan untuk kamu! Nah inilah makna demokrasi yang disebut oleh Abrah...

Pendelegasian Wewenang Secara Penuh Kepada Daerah

Pada dasarnya Indonesia menganut bentuk pemerintahan negara kesatuan yang mana setiap provinsi memiliki kewenangan tertentu dalam mengurus rumah tangga masing-masing daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang paripurna.  Anti tesis dari pada otonomi daerah sendiri adalah sentralistik yang mana sistem seperti ini dianut oleh negara-negara otoriter yang mengalami krisis kepercayaan kepada daerah dan sarat akan korupsi. Pendelegasian wewenang kepada daerah merupakan inti dari pada demokrasi, memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mengelola keuangan, perencanaan dan perekonomian dengan mandiri. Jika salah satu dari pada hal tersebut terhambat maka proses demokratisasi dan set up otonomi daerah akan gagal.  Banyak sekali problematika yang terjadi di Indonesia khususnya di era kepemimpinan presiden Soeharto yang sangat sentralistik terutama pada persoalan ekonomi. Pasca reformasi, Gusdur memipin Indonesia dimulailah proses legislasi yang memberikan mandat kepada daer...

PPP Mewakili Segmentasi Umat Islam

  Apabila kita telusuri, Partai Politik muncul bersamaan dengan lahirnya semangat kebangsaan pada masa pendudukan Belanda. Embrio lahirnya partai politik didasarkan pada Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Melalui maklumat tersebut pemerintah memberikan pesan dan menghendaki agar partai politik dapat dilahirkan. Tentu Tujuannya agar berbagai aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Segmentasi kelompok sudah muncul sebelum Indonesia dimerdekakan namun segmentasi itu diredam oleh para pendiri negara. Partai Politik hadir untuk mewakili segmen kelompok masyarakat tertentu. Pertanyaan mendasar yang muncul mengapa Indonesia memberikan ruang kepada partai politik?  Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut penulis mengutip pendapat Ichlasus Amal bahwa partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai Politik sebagai suatu organisasi secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobolisasi ...

Gombalisme MoU Helsinki

Perang paling sulit adalah perang melawan ketidakpedulian Mustafa Kemal Attartuk  Terlihat seperti tidak ada harapan sedikitpun untuk menyelamatkan nilai manusia melalui program penegakan HAM. Kondisi seperti ini menampilkan gombalisme kolektif yang dipelopori oleh Pemerintah. Gombalisme dengan mekanisme peyakinan masyarakat atas kenyataan yang mereka alami, telah mengarahkan korban politik (perang) selayaknya domba yang digembala. Pengaruh dari bisikan-bisikan ponerolog menjadi penentu HAM dikubur atau diselamatkan.   Proses politik yang selama ini dimainkan, tidak lebih dari absurditas kebijakan atas pemaknaan nilai ontologis manusia. Kebijakan nir-moral tentang penyelamatan, pemeliharaan dan penegakan HAM sengaja diluputkan dari liputan ingatan para generasi. Didukung pula oleh ketidakpedulian muda-mudi dewasa ini, maka program pelupaan massal (Collective Amnesia) berlaku tanpa hambatan dan itu semakin mengkritstalkan impunitas. Reformasi 1998 secara nasional d...

KEKERASAN TERSELUBUNG DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Maraknya masalah kekerasan dalam dunia pendidikan, dimana sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan bermain dengan teman-temannya berubah menjadi tempat Neraka. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, spikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara paksa. Kekerasan juga merupakan suatu perilaku dengan mengitimidasi korban baik secara fisik, verbal dengan senggaja membuat korban sengsara karena ketidak pedayaannya untuk melawan. Kekerasan bisa terjadi dimana saja di lingkungan masyarakat, lingkungan kerja bahkan di lingkungan pendidikan itu sendiri.  Kurangnya perhatian terutama orang tua dan pihak sekolah sehingga mendukung adanya tindakan kekerasan yang terjadi antara pelajar di lokasi sekolah. Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indon...