Diskusi Online Spesial Ramadhan


Banda Aceh (Rabu, 27 April 2022) Political Club menyelenggarkan diskusi dengan mengusung tema “Aceh Ditetapkan Sebagai Daerah Termiskin Di Sumatera, Sudah Tepatkah?”. Kegiatan ini menghadirkan dua orang narasumber yakni: pertama Tajul Ula, S.E., M.Si Akademisi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Kedua, Mukhrijal, S.IP., M.IP akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala (USK) dan Researcher at Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya (PPISB) USK. Kegiatan ini dimoderatori oleh Nyanyak Marawan Putri Mahasiswa S-2 Departemen Politik & Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM). Kegiatan ini dimulai pada pukul 14.00 Wib s.d 17.00 Wib dengan mengunakan platform Google Zoom. 

Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 88 orang dengan berbagai latar belakang keilmuan meliputi Ilmu Sosial, Ekonomi, Hukum dan sebagainya. Tidak hanya itu saja, lintas daerah dan Universitas. Meliputi, Universitas Syiah Kuala, UIN Ar- Raniry, IAIN Langsa, Universitas Samudera dan lain sebagainya.

Atensi tinggi dari peserta sudah terlihat sebelum dimulai pemaparan dari para narasumber. Peserta sudah mulai memberikan pandangannya setelah selesai pemutaran video, yang berisi cuplikan Aceh ditetapkan sebagai Daerah termiskin di Sumatera dan metode Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan untuk melakukan penetapan tersebut.

“Kegiatan ini, kita selenggarakan didasarkan oleh kepedulian tinggi terhadap Aceh dan juga untuk menyelesaikan polemik yang berkembang pada tataran masyarakat apakah sudah tepat Aceh ditetapkan sebagai daerah termiskin di Sumatera sementara itu, masyarakat Aceh tidak merasa miskin karena tidak ada yang benar-benar lapar dan tidak bisa makan setiap harinya” Ungkap Muhammad Wuda Fauzan selaku ketua panitia dalam laporannya.

“Secara historis Aceh menjadi modal terhadap perjuangan kemerdekaan baik itu secara perjuangan maupun ekonomi. Masyarakat Aceh menyumbang untuk pembelian pesawat Dakota 01. Pesawat pertama yang dimiliki Negara Indonesia. Sudah 19 tahun posisi Aceh selalu berada daerah termiskin di Sumatera. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap baik-baik saja melainkan ada persoalan dari hulu sampai hilir. Persoalan ini harus diidentifikasi agar bisa dirumuskan sebuah solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut” Ungkap Munawwar dalam sambutannya sebagai Koordinator Political Club. 

 Lanjutnya lagi, Kegiatan ini memang mengfokuskan menyasar para intelektual muda. Para intelektual terkenal dengan inovasi yang bersifat revolusioner. “Penyebab Kemiskinan dapat dikatagorikan kepada beberapa katagori yakni: (1) Alamiah, (2) Buatan, dan (3) Struktural”. Kalau kita lihat kondisi Aceh saat ini, secara komsumsi makanan pokok berada dalam posisi yang wajar dan tidak berada dalam kondisi rendah. Aceh seperti kita ketahui pasca terwujudnya perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia maka Aceh secara provinsi diberikan dana otonomi khusus oleh pusat. Namun demikian nampaknya dana otonomi khusus tersebut belum dapat teroptimalkan dengan baik.

 Ungkap Tajul Ula dalam pemaparannya
“Apabila kita merujuk kepada definisi BPS terhadap kemiskinan maka kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan diukur dari sisi pengeluaran. Ada empat faktor pemicu peningkatan kemiskinan di Aceh yaitu Tingkat pengangguran terbuka; pandemi covid; komoditi makan; komiditi bukan makanan. Ada dua cara untuk mengatasi kemiskinan di Aceh yaitu; (1) melakukan peningkatan pembangunan dan (2) membuat visi strategis program kerja pemerintah (master plan) Ungkap Mukhrijal dalam pemaparannya

Lanjut lagi, secara kongkret Pemerintah Aceh harus membentuk tim penanggulangan kemiskinan Aceh (TPKA) yang profesional dengan cakupan empat tugas utamanya, yakni: merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; melakukan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di setiap kabupaten/kota; membina pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di setiap kabupaten/kota; melaporkan pelaksanaan kebijakan penangulangan kemiskinan kepada pihak Pemerintah Aceh. 
 









    

Posting Komentar

0 Komentar