Political Club

Kitap Fiqih   Sering kita mendapat pertanyaan tentang mana yang pertama kali harus kita pelajari terlebih dahulu tentang ilmu Fiqih atau Ushul Fiqih. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini jawabannya bisa berbeda tergantung kepada siapa pertanyaan itu dilontarkan. bagai mana pertanyaan itu dilontarkan kepada dua golongan manusia yaitu manusia yang awam dan orang yang khusus. Untuk itu sebelum kita menjawab mana yang lebih baik di pelajari tentang fiqih atau ushul fiqih maka kita harus tau terlebih dahulu tentang apa itu orang yang awam dan apa itu orang yang khusus. Awam dalam KBBI adalah “kebanyakan, biasa, tidak Istimewa, orang kebanyakan, orang biasa (bukan ahli, bukan rohaniawan)”. Yang mana bisa kita artikan bahwa orang awam dalam hal ini ialah orang yang biasa saja dalam pengetahuan agamanya yang ia tidak ahli dalam dua hal ini yaitu fiqih dan ushul fiqih. Dapat kita ketahui bahwa kebanyakan orang di Indonesia khususnya adalah termasuk orang yang awam. Bahkan sang penghapal...

Dokumentasi: Lokakarya P5   Banda Aceh , Musyawarah Guru Mata Pelajaran   (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) menyelenggarakan Lokakarya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang bertempat di SMP N 4 Kota Banda Aceh. Dalam sambutannya Nining Suryani selaku ketua MGMP menyampaikan Lokakarya ini dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama narasumbernya adalah Eli Kurniawati, M.Pd. ( (23/02/2024)) “Pelaksanaan Lokakarya P5 ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman secara utuh kepada guru PPKN jenjang SMP Se-Kota Banda Aceh perihal apa itu P5 dan bagaimana cara memastikan bahwa capaian di P5 dapat terwujud. Apalagi secara terpisah peserta didik akan menerima Rapor P5 sebagai ukuran atas ketercapaian P5 bagi peserta didik selama satu tahun” ungkap Nining Suryani “Temuan dilapangan selama kami melakukan monitoring masih banyak miskonsepsi tentang P5. P5 dipahami hanya dalam pada tataran produk, padahal yang ingin dicapai pada P5 adalah membangun ekosi...

Bekasi - Forkim; Camat Se-Kota Bekasi Dalam Genggam ketua Koni Bekasi Tri Adhianto Pengamat Kebijakan Publik Menyoroti sekaligus juga sebagai Ketua Forkim (Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia) Mulyadi Menyayangkan sikap yang dilakukan camat Bekasi Utara dan jajaran lurahnya pada saat peresmian Pos RW 06 Wisma Asri 1 Teluk Pucung Bekasi Utara Bekasi Utara mengundang mantan walikota Bekasi Tri Adhianto Dia bukan tokoh utara, Bukan pejabat publik.  Dia hanya petugas partai, Ngak ada relevansi dengan peresmian kantor sekretariat RW, Mulyadi mengatakan Sebagai bentuk sikap mempertanyakan kepada camat Bekasi Utara untuk Keselamatan roda pemerintahan kota Bekasi segera Bersurat untuk meminta klarifikasi atas undangan Tri Adhianto Jangan sampai menyusupkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu dalam menjalankan tugasnya ,"Papar Mulyadi Mulyadi bahkan menduga bahwa camat Bekasi Utara mengundang kedatangan Tri Adhianto dalam Peresmian Pos RW 06 Wisma Asri merupakan ...

Kebijakan cabut nyawa menggiring malaikat pencabut nyawa hari ini, 24 tahun lalu Aceh yang identik dengan “Perdamaian” saat ini berusia menjelang 18 tahun, dan itu diakui oleh dunia sebagai proses resolusi konflik yang dianggap sukses dan berkelanjutan, berbagai macam penguat perdamaian dilakukan demi tegaknya sustainable peace dan tegakya keadilan. “Perdamaian di Aceh” tidak serta merta datang dengan mudah dan langsung, ia hadir setelah provinsi paling barat Indonesia itu dilanda era bencana sempurna: bencana alam dan bencana perang. Masa lalu yang begitu suram dan mencekam, melanda Aceh, telah menanamkan paradigma kepada para korban “apakah untuk menuju damai harus melalui kemelaratan yang begitu mengerikan?  Perjanjian telah dilakukan dan tujuan-tujuan disepakati untuk membangun kembali puing-puing kehidupan demi masa depan yang lebih cerah dan menjanjikan. Hampir seluruh organisasi internasional (negara ataupun non negara) datang ke Aceh untuk memberikan kontribus...

Pada dasarnya Indonesia menganut bentuk pemerintahan negara kesatuan yang mana setiap provinsi memiliki kewenangan tertentu dalam mengurus rumah tangga masing-masing daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang paripurna.  Anti tesis dari pada otonomi daerah sendiri adalah sentralistik yang mana sistem seperti ini dianut oleh negara-negara otoriter yang mengalami krisis kepercayaan kepada daerah dan sarat akan korupsi. Pendelegasian wewenang kepada daerah merupakan inti dari pada demokrasi, memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mengelola keuangan, perencanaan dan perekonomian dengan mandiri. Jika salah satu dari pada hal tersebut terhambat maka proses demokratisasi dan set up otonomi daerah akan gagal.  Banyak sekali problematika yang terjadi di Indonesia khususnya di era kepemimpinan presiden Soeharto yang sangat sentralistik terutama pada persoalan ekonomi. Pasca reformasi, Gusdur memipin Indonesia dimulailah proses legislasi yang memberikan mandat kepada daer...

            Banda Aceh (20/10/2022) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP Kota Banda Aceh  berkolaborasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, menyelenggarakan sosialisasi pemilihan umum (pemilu) serentak 2024. Kegiatan ini dihelat di salah satu ruangan yang ada di SMP Negeri 4 Banda Aceh pada pukul 15.00 Wib. Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan anggota MGMP.  Sosialisasi ini disampaikan oleh Muhammad AH. M.Kom.I selaku anggota KIP Kota Banda Aceh divisi hukum dan pengawasan.             Dalam sambutannya Nining Suryani Ketua MGMP menyampaikan agar kolaborasi ini bukanlah merupakan awal dan akhir namun harus menjadi awal dan berjalan secara berkelanjutan. Harapan kami KIP Kota Banda Aceh dapat selalu bersinergis, apalagi Guru PPKn memiliki tanggung jawab dalam menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi ini. Pesta demokrasi kali ini harus ...

Bekasi - Mulyadi Koordinator Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Kota Bekasi, menyampaikan proses penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sektor paling rawan untuk dikorupsi. Proses ini seakan menjadi lahan basah untuk dikorupsi termasuk di Kota Bekasi. Menurutnya tugas para legislator adalah menjadi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada esekutif dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah sepatutnya dijalankan secara wajar. Ia pun meminta kepada anggota DPRD untuk fokus bekerja dalam menjalankan tugasnya salah satunya sebagai pengawas Pemerintah dengan menanggapi berbagai permasalahan di Kota Bekasi, saat ini tugas DPRD cenderung asyik menyampaikannya kepada media massa ketimbang membawanya ke dalam Rapat-rapat DPRD. Berdasarkan hal itu kami menilai bahwa DPRD Kota Bekasi menjadi Lembaga yang tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas karena produknya buruk se...