Political Club

Bekasi - Forkim; Camat Se-Kota Bekasi Dalam Genggam ketua Koni Bekasi Tri Adhianto Pengamat Kebijakan Publik Menyoroti sekaligus juga sebagai Ketua Forkim (Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia) Mulyadi Menyayangkan sikap yang dilakukan camat Bekasi Utara dan jajaran lurahnya pada saat peresmian Pos RW 06 Wisma Asri 1 Teluk Pucung Bekasi Utara Bekasi Utara mengundang mantan walikota Bekasi Tri Adhianto Dia bukan tokoh utara, Bukan pejabat publik.  Dia hanya petugas partai, Ngak ada relevansi dengan peresmian kantor sekretariat RW, Mulyadi mengatakan Sebagai bentuk sikap mempertanyakan kepada camat Bekasi Utara untuk Keselamatan roda pemerintahan kota Bekasi segera Bersurat untuk meminta klarifikasi atas undangan Tri Adhianto Jangan sampai menyusupkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu dalam menjalankan tugasnya ,"Papar Mulyadi Mulyadi bahkan menduga bahwa camat Bekasi Utara mengundang kedatangan Tri Adhianto dalam Peresmian Pos RW 06 Wisma Asri merupakan ...

Kebijakan cabut nyawa menggiring malaikat pencabut nyawa hari ini, 24 tahun lalu Aceh yang identik dengan “Perdamaian” saat ini berusia menjelang 18 tahun, dan itu diakui oleh dunia sebagai proses resolusi konflik yang dianggap sukses dan berkelanjutan, berbagai macam penguat perdamaian dilakukan demi tegaknya sustainable peace dan tegakya keadilan. “Perdamaian di Aceh” tidak serta merta datang dengan mudah dan langsung, ia hadir setelah provinsi paling barat Indonesia itu dilanda era bencana sempurna: bencana alam dan bencana perang. Masa lalu yang begitu suram dan mencekam, melanda Aceh, telah menanamkan paradigma kepada para korban “apakah untuk menuju damai harus melalui kemelaratan yang begitu mengerikan?  Perjanjian telah dilakukan dan tujuan-tujuan disepakati untuk membangun kembali puing-puing kehidupan demi masa depan yang lebih cerah dan menjanjikan. Hampir seluruh organisasi internasional (negara ataupun non negara) datang ke Aceh untuk memberikan kontribus...

Pada dasarnya Indonesia menganut bentuk pemerintahan negara kesatuan yang mana setiap provinsi memiliki kewenangan tertentu dalam mengurus rumah tangga masing-masing daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang paripurna.  Anti tesis dari pada otonomi daerah sendiri adalah sentralistik yang mana sistem seperti ini dianut oleh negara-negara otoriter yang mengalami krisis kepercayaan kepada daerah dan sarat akan korupsi. Pendelegasian wewenang kepada daerah merupakan inti dari pada demokrasi, memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mengelola keuangan, perencanaan dan perekonomian dengan mandiri. Jika salah satu dari pada hal tersebut terhambat maka proses demokratisasi dan set up otonomi daerah akan gagal.  Banyak sekali problematika yang terjadi di Indonesia khususnya di era kepemimpinan presiden Soeharto yang sangat sentralistik terutama pada persoalan ekonomi. Pasca reformasi, Gusdur memipin Indonesia dimulailah proses legislasi yang memberikan mandat kepada daer...

            Banda Aceh (20/10/2022) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP Kota Banda Aceh  berkolaborasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, menyelenggarakan sosialisasi pemilihan umum (pemilu) serentak 2024. Kegiatan ini dihelat di salah satu ruangan yang ada di SMP Negeri 4 Banda Aceh pada pukul 15.00 Wib. Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan anggota MGMP.  Sosialisasi ini disampaikan oleh Muhammad AH. M.Kom.I selaku anggota KIP Kota Banda Aceh divisi hukum dan pengawasan.             Dalam sambutannya Nining Suryani Ketua MGMP menyampaikan agar kolaborasi ini bukanlah merupakan awal dan akhir namun harus menjadi awal dan berjalan secara berkelanjutan. Harapan kami KIP Kota Banda Aceh dapat selalu bersinergis, apalagi Guru PPKn memiliki tanggung jawab dalam menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi ini. Pesta demokrasi kali ini harus ...

Bekasi - Mulyadi Koordinator Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Kota Bekasi, menyampaikan proses penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sektor paling rawan untuk dikorupsi. Proses ini seakan menjadi lahan basah untuk dikorupsi termasuk di Kota Bekasi. Menurutnya tugas para legislator adalah menjadi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada esekutif dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah sepatutnya dijalankan secara wajar. Ia pun meminta kepada anggota DPRD untuk fokus bekerja dalam menjalankan tugasnya salah satunya sebagai pengawas Pemerintah dengan menanggapi berbagai permasalahan di Kota Bekasi, saat ini tugas DPRD cenderung asyik menyampaikannya kepada media massa ketimbang membawanya ke dalam Rapat-rapat DPRD. Berdasarkan hal itu kami menilai bahwa DPRD Kota Bekasi menjadi Lembaga yang tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas karena produknya buruk se...

Banda Aceh- Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Periode 2015-2017 Munawar Khalil Terpilih sebagai ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) Periode 2022-2026 dalam musyawarah besar Alumni Fisip yang diselenggarakan di Aula Fisip USK pada Sabtu 24 September 2022. Dalam kesempatannya usai terpilih, Munawar Khalil mengatakan ia akan berfokus untuk mengatifkan kembali roda organisasi IKA Fisip USK. “Insyaallah setelah ini saya akan mengaktifkan dan membangun komunikasi dengan seluruh alumni Fisip USK. Kita khawatir bila Alumni ini tidak punya wadah, karena Sangat banyak alumni Fisip USK yang kini sudah sukses. sehingga saya akan turun langsung untuk mengajak para Alumni ini untuk turut aktif berperan dalam membangun Fisip USK dan Aceh kedepan,” kata munawar. Munawar juga menyebutkan, ia memiliki cita-cita melihat Fisip USK kedepan sebagai laboratorium sosial dan Politik di Aceh. “Saya memp...

Penerbit: State University of New York Press Tahun Terbit: 1999 Genre: Ilmu Politik Bahasa: Inggris Dalam tulisannya Hewson dan Sinclair pada chapter pertama menjelaskan bagaimana munculnya teori pemerintahan global. Pada chapter pertama mereka berpendapat bahwa teori pemerintahan global telah hadir sebagai sudut pandang utama dalam menerjemahkan setiap pertanyaan yang ada di zaman sekarang. Perubahan global saat ini menjadi perdebatan besar dalam skala hubungan internasional, di mana pola pemerintahan global berkembang dimasa lalu hingga pada saat ini bagaimana mereka dapat di ubah. Realisme menjadi relevan dalam arti bahwa politik adalah tentang bagaimana perebutan kekuasaan, meski demikian jenis kekuasaan dan prinsip-prinsip pengorganisasian yang membentuk pola bagaimana pemerintahan global perlu dikaji dalam setiap hal yang lebih komprehensif terkait perubahan global. Pasca berakhirnya perang dingin perdebatan terkait globalisasi menjadi hal penting terhadap munculnya teori pemerin...