Langsung ke konten utama

Munawar Khalil Terpilih sebagai Nahkoda Baru IKA FISIP USK periode 2022-2026

Oleh
Banda Aceh- Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Periode 2015-2017 Munawar Khalil Terpilih sebagai ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) Periode 2022-2026 dalam musyawarah besar Alumni Fisip yang diselenggarakan di Aula Fisip USK pada Sabtu 24 September 2022.

Dalam kesempatannya usai terpilih, Munawar Khalil mengatakan ia akan berfokus untuk mengatifkan kembali roda organisasi IKA Fisip USK.

“Insyaallah setelah ini saya akan mengaktifkan dan membangun komunikasi dengan seluruh alumni Fisip USK. Kita khawatir bila Alumni ini tidak punya wadah, karena Sangat banyak alumni Fisip USK yang kini sudah sukses. sehingga saya akan turun langsung untuk mengajak para Alumni ini untuk turut aktif berperan dalam membangun Fisip USK dan Aceh kedepan,” kata munawar.

Munawar juga menyebutkan, ia memiliki cita-cita melihat Fisip USK kedepan sebagai laboratorium sosial dan Politik di Aceh.

“Saya mempunyai cita-cita melihat Fisip USK Sebagai laboratorium sosial dan politik di Aceh. Alumni Fisip bagus-bagus, maka kita bisa bayangkan Aceh kedepan akan semakin maju bila wadah IKA Fisip USK ini dijadikan sebagai rumah kita bersama.”

Munawar khalil merupakan Alumni Fisip USK angakatan tahun 2010. Ia Putera Asal Panton Labu, Aceh Utara yang kini menjadi pengusaha sukses di nasional dan memiliki jaringan yang luas di Jakarta.

Pria yang akrab disapa Munawar ini turut aktif dalam berbagai organisasi ketika ia masih menjadi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Unsyiah 2010-2011, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Utara
(GEMPURA) (Ketua Umum) 2014- 2015, Aceh Malaysia Youth Leader Forum (AMYLF) Inisiator, BRIGADE PII Aceh (Komandan) 2012-2014, PW PII Prov. Aceh (Ketuq Umum) 2014-2015, Pengurus Besar (PB) Pelajar Islam Indonesia (PII) (Ketua Umum) 2015-2017, PP TIM (Taman Iskandar Muda) – Jakarta (Sekretaris Hubungan Antar Lembaga) 2017-2020, Ikatan Mahasiswa Aceh Utara Wilayah Timur (IMAUTIM) (Pembina) 2018-2019, Sekolah Pemimpin Muda Aceh – SPMA (Wakil Ketua)

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Fisip USK, Munawar pun aktif di perpolitikan dan Aktivitas sosial Kemasyarakatan baik di Aceh maupun Nasional seperti Direktur Eksekutif Riset Politik Indonesia (Rispol), Ketua Pelaksana Milenial Road Safety Festival, Penggagas dan Tim Persiapan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Panton Labu, Tim Advokasi Qanun Jinayah & Qanun Acara Jinayah Aceh, Trainer / Pembicara dalam Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) 2016, KKN Kebangsaan di Pontianak 2014, Ketua Pelaksana Perkampungan Kerja Pelajar se-Sumatera, Relawan Kemanusiaan Penanggulangan Gempa Pidie Jaya 2016, Koordinator Suka relawan Pelajar peduli Gempa Gayo 2013, Trainer / Pembicara dalam berbagai Seminar Nasional.

Sumber: Harianrakyataceh(D)ot com


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ekofilosofi Deforestasi: Tinjauan Sosial dan Lingkungan di Kota dan Kabupaten Bima

Oleh
  Oleh: Muhammad Muhajir Ansar & Muhammad Rahul Mulyanto* Deforestasi merupakan kondisi luas hutan yang mengalami penurunan akibat adanya konvensi hutan lahan untuk pemukiman, pertanian, infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan. Perubahan lahan hutan menjadi lahan non hutan dapat menyebabkan pemanasan global, longsor, banjir, dan bencana alam lainnya karena akibat dari kebakaran hutan, dan penebangan kayu yang berlebihan. Deforestasi sangat berkaitan dengan penebangan atau pembalakan liar yang dapat mengancam seluruh makhluk hidup, baik hewan maupun manusia. Kota Bima dan Kabupaten Bima, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki kekayaan alam berupa hutan yang penting bagi ekosistem lokal, dan masyarakat sekitarnya. Namun, alih-alih untuk menjaga kekayaan alamnya, wilayah sedang menghadapi ancaman deforestasi yang sangat signifikan. Perubahan lahan hutan di Bima telah berdampak pada berbagai aspek, seperti, lingkungan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat, terutam...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

TERPENJARA OLEH GELAR: REALITAS SOSIAL KAUM TERDIDIK

Oleh
  Oleh: Muhammad Rahul Mulyanto* Dibalik kesenangan dan sorak sorai keluarga saat seseorang mencapai puncak pada pendidikan (di wisuda), atau bahkan dibalik tepuk tangan publik atas gelar akademik yang diraih oleh seseorang, tersembunyi sebuah beban yang jarang dibicarakan, “Beban Untuk Sempurna”. Masyarakat tidak hanya memberikan sebuah pujian dan penghargaan atas gelar yang dicapai pada mereka yang berpendidikan, tapi juga menempatkan mereka dalam sebuah ekspetasi yang sempit dan seringkali menyesakkan. Orang-orang berpendidikan bukan hanya dituntut untuk selalu berpikir jernih dan benar, tetapi juga harus bersikap dengan baik, bebrbicara yang benar, dan bahkan bercanda pun harus mengikuti standart dari etika sosial. Pada perihal ini pendidikan menjadi beban yang menghalangi kebebasan dari orang yang berpendidikan. Padahal jika dianalisis lebih dalam Pendidikan menjadi sebuah wadah untuk berpikir kritis dan memberikan kebebasan pada mereka yang juga kaum terpelajar. Namun, dewasa...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Penindasan Tidak Akan Berakhir

Oleh
  Oleh: Muhammad Rahul Mulyanto* Penindasan bukan bagian dari fenomena baru dalam sejarah umat manusia. Penindasan terjadi sudah berabad-abad yang lalu, dan akan tetap terus ada jika manusia masih menjadi penghuni bumi. Meskipun berbagai macam upaya yang terealisasi untuk melawan, mengakhiri, atau mengurangi praktik penindasan, kenyataannya bentuk-bentuk penindasan masih dirasakan oleh manusia hingga dewasa ini. Mengapa demikian? Karena sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya justru mendorong bahkan menerapkan praktik-praktik yang menindas tanpa sadar ataupun tidak. Saya akan mengawali pada sistem politik, sistem politik dari masa pra-revolusi perancis, pasca revolusi prancis, hingga saat ini sistem politik menjadi bagian paling penting pada penerapan praktik penindasan yang dilakukan oleh elit-elit birokrat pada masyarakat. Kebijakan-kebijakan politik dibentuk atas kesepakatan mereka-mereka saja tanpa melibatkan masyarakat yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyara...
Posting Komentar
Baca selengkapnya