Langsung ke konten utama

Secarik Persoalan dan Harapan untuk Gubernur Aceh Definitif

Oleh
Banda Aceh (04/11/2020), Koordinator Political Club, Munawwar, S.Pd, S.IP mengucapakan selamat dengan dilantiknya Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, M.T, menjadi Gubernur Aceh Definitif esok hari yakni: pada tanggal 05 November 2020 pada rapat paripura DPRA oleh Mendagri Jenderal Tito Karnavian untuk sisa jabatan 2017-2022.
“Nova Iriansyah, M.T menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh sudah diemban sejak tanggal 9 juli 2018, namun tentunya sangat beda antara pelaksanna tugas dengan Gubernur definitif. Pelaksana tugas hanya bersifat melanjutkan apa yang dirumuskan sebelumnya kendati ada perubahan sedikit kebijakan maka tidak boleh merubah secara keseluruhan. Sebagai Gubernur definitif maka boleh merumuskan kebijakan baru secara keseluruhan” ungkap Munawwar.

Kita sangat berharap ada terobosan kebijakan yang dirumuskan. Pertama kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat harus segera dibenahi, berdasarkan data BPS sampai maret 2020, penduduk miskin di Aceh berjumlah 814,91 ribu jiwa (14,99 %). Garis kemiskinan Rp 522.126,- perkapita (https://modusaceh.co/news/hingga-maret-2020-penduduk-miskin-aceh-bertambah-ketimpangan-pengeluaran-cenderung-semakin-besar/: diakses 04 November 2020).

Jumlah demikian tidak bisa diabaikan, mereka yang berada pada garis kemisinan merupakan masyarakat Aceh. Oleh sebab itu Gubernur Aceh definitif harus menjadikan mereka sebagai prioritas melalui penyusunan program ataupun melakukan resolusi program, agar masyarakat miskin di Aceh dapat segara diatasi.

Kedua, harus dibenahi pada sektor pendidikan. Berdasarkan penyampaikan oleh Wakil Ketua I LTMPT, Samsul Rizal, bahwa secara keseluruhan penilaian Provinsi Aceh tercatat sebagai salah satu provinsi dengan skor tes potensi skolastik (TPS) terendah secara nasional di Pulau Sumatera. Posisi Aceh sejajar dengan provisni di Kawasan Timur Indonesia, seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur. (https://mediaindonesia.com/read/detail/347687-mutu-pendidikan-aceh-terendah-di-tingkat-nasional: diakses 04 November 2020). 

Sektor pendidikan harus dijadikan proritas untuk dibenahi. Peserta didik di Aceh, harus mampu bersaing dengan siapapun dan juga beradaptasi dengan berbagai perkembangan zaman. Resolusi kebijakan dalam sektor pendidikan harus dirancang. Bapak Nova selamat. Jangan bereforia terlalu lama dengan status yang diemban tersebut. Selamat bertugas. Kita tunggu, sepak terjang Gubernur Aceh defintif. ungkap Munawwar.
Editor: Jakfar, 

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ekofilosofi Deforestasi: Tinjauan Sosial dan Lingkungan di Kota dan Kabupaten Bima

Oleh
  Oleh: Muhammad Muhajir Ansar & Muhammad Rahul Mulyanto* Deforestasi merupakan kondisi luas hutan yang mengalami penurunan akibat adanya konvensi hutan lahan untuk pemukiman, pertanian, infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan. Perubahan lahan hutan menjadi lahan non hutan dapat menyebabkan pemanasan global, longsor, banjir, dan bencana alam lainnya karena akibat dari kebakaran hutan, dan penebangan kayu yang berlebihan. Deforestasi sangat berkaitan dengan penebangan atau pembalakan liar yang dapat mengancam seluruh makhluk hidup, baik hewan maupun manusia. Kota Bima dan Kabupaten Bima, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki kekayaan alam berupa hutan yang penting bagi ekosistem lokal, dan masyarakat sekitarnya. Namun, alih-alih untuk menjaga kekayaan alamnya, wilayah sedang menghadapi ancaman deforestasi yang sangat signifikan. Perubahan lahan hutan di Bima telah berdampak pada berbagai aspek, seperti, lingkungan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat, terutam...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

TERPENJARA OLEH GELAR: REALITAS SOSIAL KAUM TERDIDIK

Oleh
  Oleh: Muhammad Rahul Mulyanto* Dibalik kesenangan dan sorak sorai keluarga saat seseorang mencapai puncak pada pendidikan (di wisuda), atau bahkan dibalik tepuk tangan publik atas gelar akademik yang diraih oleh seseorang, tersembunyi sebuah beban yang jarang dibicarakan, “Beban Untuk Sempurna”. Masyarakat tidak hanya memberikan sebuah pujian dan penghargaan atas gelar yang dicapai pada mereka yang berpendidikan, tapi juga menempatkan mereka dalam sebuah ekspetasi yang sempit dan seringkali menyesakkan. Orang-orang berpendidikan bukan hanya dituntut untuk selalu berpikir jernih dan benar, tetapi juga harus bersikap dengan baik, bebrbicara yang benar, dan bahkan bercanda pun harus mengikuti standart dari etika sosial. Pada perihal ini pendidikan menjadi beban yang menghalangi kebebasan dari orang yang berpendidikan. Padahal jika dianalisis lebih dalam Pendidikan menjadi sebuah wadah untuk berpikir kritis dan memberikan kebebasan pada mereka yang juga kaum terpelajar. Namun, dewasa...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Penindasan Tidak Akan Berakhir

Oleh
  Oleh: Muhammad Rahul Mulyanto* Penindasan bukan bagian dari fenomena baru dalam sejarah umat manusia. Penindasan terjadi sudah berabad-abad yang lalu, dan akan tetap terus ada jika manusia masih menjadi penghuni bumi. Meskipun berbagai macam upaya yang terealisasi untuk melawan, mengakhiri, atau mengurangi praktik penindasan, kenyataannya bentuk-bentuk penindasan masih dirasakan oleh manusia hingga dewasa ini. Mengapa demikian? Karena sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya justru mendorong bahkan menerapkan praktik-praktik yang menindas tanpa sadar ataupun tidak. Saya akan mengawali pada sistem politik, sistem politik dari masa pra-revolusi perancis, pasca revolusi prancis, hingga saat ini sistem politik menjadi bagian paling penting pada penerapan praktik penindasan yang dilakukan oleh elit-elit birokrat pada masyarakat. Kebijakan-kebijakan politik dibentuk atas kesepakatan mereka-mereka saja tanpa melibatkan masyarakat yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyara...
Posting Komentar
Baca selengkapnya