Langsung ke konten utama

Corona menghentikan semua, kecuali Pilkada

Oleh

Sejak Maret lalu, corona mulai santer terdengar di Indonesia. Oleh sebab itu kemudian Pemerintah mengumumkan akan bahaya terpaparnya virus tersebut sehingga beberapa kebijakan dikeluaran mulai dari social distancing, anjuran mematuhi 3 M ( Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Memakai Masker ), juga protokoler kesehatan diberbagai aktivitas di masyarakat.
Adanya penyebaran virus tersebut memaksa pola kehidupan berubah di masyarakat. Anjuran untuk aktivitas – aktivitas mulai dari pekerjaan, pembelajaran, dan lain semacamnya yang biasanya dilakukan dengan secara langsung kini terpaksa dilaksanakan dalam jaringan.
Selama kurang lebih 7 bulan bertahan dengan ganasnya covid 19 ini, juga telah memunculkan banyaknya korban meninggal akibat paparan virus tersebut, berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh BNPB melalui situs covid19.go.id, dalam hal ini Satuan Tugas Penanganan Covid – 19 data terbaru sebaran covid secara Global menjangkit 216 Negara dengan 17.660.523 Jiwa terkonfirmasi virus dan 680.894 Jiwa meninggal dunia.
Data terbaru menunjukkan di Indonesia saat ini 278.722 Jiwa Positif terpapar corona, 206.870 Jiwa sembuh, dan 10.473 Jiwa Meninggal Dunia. Akibat adanya covid 19, pemerintah mengeluarkan kebijakan – kebijakan dengan dalih pemutusan mata rantai covid 19 dengan melangsungkan kegiatan dari rumah, mulai dari pekerjaan, ( Work From Home ), pembelajaran pendidikan secara daring ( dalam jaringan ) juga aktivitas yang menimbulkan kerumunan dibatasi secara tegas.
Perlu diketahui bersama pula bahwa di penghujung tahun 2020 ini, aktivitas pesta demokrasi atau ajang kontestasi akan digelar diberbagai daerah di Indonesia secara serentak, beberapa diskursus baik oleh kalangan intelektual akademisi,organisasi kepemudaan, politisi, dan lain semacamnya santer terdengar menyikapi ajang pesta demokrasi ditengah adanya wabah covid 19 ini.
Beberapa point of view, reaksi juga perdebatan muncul menyikapi hal tersebut, mulai dari usulan agar adanya re-schedule pelaksanaan atau penundaan demi mencegah timbulnya korban berjatuhan juga demi keselamatan bersama juga pilkada secara online dan semacamnya. Dilain sisi para calon kontestan diberbagai daerah pun gencar melakukan kegiatan – kegiatan untuk memperoleh dukungan baik online maupun offline.
Namun sikap yang dikeluarkan pemerintah melalui penyelenggara pemilu terkait pilkada serentak adalah tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Dilansir dari CNN Indonesia, Presiden Jokowi Tegaskan Pilkada tak akan ditunda dan pemungutan suara Pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Berbanding terbalik dengan aktivitas lainnya yang mengharuskan untuk dibatasi bahkan dihentikan sementara waktu dan dilakukan secara online ataupun virtual, kegiatan Pemilihan Kepala Daerah justru tetap akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Tentu dengan pernyataan tersebut pun muncul reaksi – reaksi yang timbul dikalangan masyarakat.
Jika tujuan pemerintah saat ini adalah menjaga dan melindungi segenap tumpah darah sebagaimana amanah konstitusi, maka sebagaimana sikap pemerintah dengan kebijakan membatasi dan mengurangi kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Pemerintah pun sudah seharusnya mengkaji ulang lebih jauh gelaran Pilkada 2020 ini tentu atas dasar kewajiban melindungi segenap jiwa rakyat Indonesia.

*) Penulis: Husni Abubakar
Aktivis dan Konsoler Pendidikan Bandung

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penindasan Tidak Akan Berakhir

Oleh
  Oleh: Muhammad Rahul Mulyanto* Penindasan bukan bagian dari fenomena baru dalam sejarah umat manusia. Penindasan terjadi sudah berabad-abad yang lalu, dan akan tetap terus ada jika manusia masih menjadi penghuni bumi. Meskipun berbagai macam upaya yang terealisasi untuk melawan, mengakhiri, atau mengurangi praktik penindasan, kenyataannya bentuk-bentuk penindasan masih dirasakan oleh manusia hingga dewasa ini. Mengapa demikian? Karena sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya justru mendorong bahkan menerapkan praktik-praktik yang menindas tanpa sadar ataupun tidak. Saya akan mengawali pada sistem politik, sistem politik dari masa pra-revolusi perancis, pasca revolusi prancis, hingga saat ini sistem politik menjadi bagian paling penting pada penerapan praktik penindasan yang dilakukan oleh elit-elit birokrat pada masyarakat. Kebijakan-kebijakan politik dibentuk atas kesepakatan mereka-mereka saja tanpa melibatkan masyarakat yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyara...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ekofilosofi Deforestasi: Tinjauan Sosial dan Lingkungan di Kota dan Kabupaten Bima

Oleh
  Oleh: Muhammad Muhajir Ansar & Muhammad Rahul Mulyanto* Deforestasi merupakan kondisi luas hutan yang mengalami penurunan akibat adanya konvensi hutan lahan untuk pemukiman, pertanian, infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan. Perubahan lahan hutan menjadi lahan non hutan dapat menyebabkan pemanasan global, longsor, banjir, dan bencana alam lainnya karena akibat dari kebakaran hutan, dan penebangan kayu yang berlebihan. Deforestasi sangat berkaitan dengan penebangan atau pembalakan liar yang dapat mengancam seluruh makhluk hidup, baik hewan maupun manusia. Kota Bima dan Kabupaten Bima, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki kekayaan alam berupa hutan yang penting bagi ekosistem lokal, dan masyarakat sekitarnya. Namun, alih-alih untuk menjaga kekayaan alamnya, wilayah sedang menghadapi ancaman deforestasi yang sangat signifikan. Perubahan lahan hutan di Bima telah berdampak pada berbagai aspek, seperti, lingkungan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat, terutam...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN FILSAFA

Oleh
Filsafat Pendahuluan Ketika membahas hubungan antara filsafat dan agama, menarik untuk menelusuri bagaimana menemukan titik temu antara keduanya. Alasannya adalah, meskipun agama dan filsafat berangkat dari titik pijakan yang berbeda agama didasarkan pada keyakinan, sementara filsafat dimulai dari keraguan dan pertanyaan keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Keraguan dan pertanyaan yang menjadi ciri khas filsafat tampak berlawanan dengan keyakinan agama, namun kedua pendekatan ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran. Perbedaan landasan inilah yang menyebabkan perkembangan filsafat dan agama sering kali berjalan secara terpisah dan tidak saling berinteraksi dalam pemikiran modern umat Islam. Namun, baik dalam acuan normatif Islam, seperti al-Quran, maupun dalam beberapa episode sejarah klasik umat Islam, terdapat indikasi bahwa situasinya berbeda dari kecenderungan te...
Posting Komentar
Baca selengkapnya