Langsung ke konten utama

Diskusi Publik :Menelisik Toleransi Agama Dan Potensi Radikalisme di Aceh



galeri political Club
Banda Aceh,(22/06/2016), Political club Prodi Ilmu politik FISIP Unsyiah mengikuti acara yang diselengarakan oleh Prodi Ilmu politik FISIP Unsyiah   dan acara ini tersebut memiliki dua rangkaian, pertama diskusi Publik dan yang kedua buka puasa bersama,  dan tersbut dilaksanakan di aula FISIP Unsyiah pada pukul 16.30 s.d Selesai dengan tema, “Menelisik Toleransi Agama Dan Potensi Radikalisme di Aceh”,dengan pemateri, Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, Ph,D, Radhi Darmansyah M,Sc dan Masrijal M.A, yang dipadu oleh Dr. Effendi Hasan.
       “Diskusi ini hadir untuk mengkaji terhadap beberapa ketimbangan yang terjadi belakangan ini, salah satunya yang masih hangat ialah terkait pencabutan perda syariat Islam dan juga tentang pernyataan Dr Khalid Basalamah”, ungkap Dr Effendin Hasan.
       “Radikalisme mulai masuk Ke Aceh pada tahun 2005, pada suatu hal yang unik dari sel-sel radikalisme yang lahir ini dan mereka memiliki sistem pembinaan yang unik, dimana misal Saya mengenal pak Radhi namun saya tidak peduli dengan latar belakang dari pada radhi ini, yang mesti saya tahu bahwa saya dan pak radhi memiliki tujuan yang sama, sebenarnya sel-sel mereka sudah bisa dideteksi pada tahun 2006, dan akhirnya pada tahun 2010 gerakan radikalisme meledak salah satunya kejadian di jalin, hal ini menunjukkan bahwa gerakan masih ada namun sekarang ini gerakan ini memainkan pola baru yaitu mereka mulai masuk ke desa tidak seperti sebelumnya yang hanya bermain di kota saja. Ungkap Kamaruzzaman Bustaman Ahmad. 
“Konflik di Aceh memiliki konsep naik turun-naik turun, artinya bahwa konflik di Aceh memiliki konsep yang unik, dimana terkandang konflik ini berada fase klimasnya atau berada pada puncaknya dan kadang kala berada pada fase bawah atau tidak ada konflik. Ketidakadilan merupakan suatu hal yang bisa memunculkan konflik, misalnya, tentangga saya baik pada saya maka tentunya saya juga akan berbuat kepadanya, beberapa masalah ketidakadilan di rasakan dapat menghadirkan konflik laten, ketidakadilan yang besar bisa menjadi jurang pemisah sehingga melahirkan radikalisme, contoh di Aceh Timur kaya dengan minyak, ketika ada kelompok yang tida mendapatkan hasil dari minyak ini maka ia akan melakukan tindakan kriminalitas, sehingga akan menghasilkan sumber konflik baru”, ujar Radhi darmansyah.
“ setelah terjadi tragedi bom di WTC, yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaidah pimpinan Usama Bin Laden, maka sejak itulah dunia mulai mencurigai bahwa Islam indetik dengan tindakan radikalisme, apahal apabila kita telusuri maka hal itu tidaklah benar, karena pada dasarnya tindakan radikalisme lahir daripada ketidakpahaman di dalam memahami perbedaan. Ujar Masrijal
       Dengan demikian radikalime hanya bisa di hilangkan apabila dilakukan pembasmian dari akarnya, bukan dilakukan pembasmian di saat sudah menjadi pohon, karena apabila sudah menjadi pohon maka akan sangat sulit untuk dihilangkan, dimana pohon ini memiliki buah dan buah ini memiliki biji sehingga biji bisa berkembang dan akan kembali menjadi pohon, dan pola tersebut akan berlangsung lama.(mun).




 
     

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ekofilosofi Deforestasi: Tinjauan Sosial dan Lingkungan di Kota dan Kabupaten Bima

  Oleh: Muhammad Muhajir Ansar & Muhammad Rahul Mulyanto* Deforestasi merupakan kondisi luas hutan yang mengalami penurunan akibat adanya konvensi hutan lahan untuk pemukiman, pertanian, infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan. Perubahan lahan hutan menjadi lahan non hutan dapat menyebabkan pemanasan global, longsor, banjir, dan bencana alam lainnya karena akibat dari kebakaran hutan, dan penebangan kayu yang berlebihan. Deforestasi sangat berkaitan dengan penebangan atau pembalakan liar yang dapat mengancam seluruh makhluk hidup, baik hewan maupun manusia. Kota Bima dan Kabupaten Bima, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki kekayaan alam berupa hutan yang penting bagi ekosistem lokal, dan masyarakat sekitarnya. Namun, alih-alih untuk menjaga kekayaan alamnya, wilayah sedang menghadapi ancaman deforestasi yang sangat signifikan. Perubahan lahan hutan di Bima telah berdampak pada berbagai aspek, seperti, lingkungan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat, terutam...

Duek Pakat Perdamaian: Generasi Muda Aceh Perkuat Silaturahmi Lintas Iman

Jantho, Aceh Besar -  Generasi muda Aceh dari berbagai latar belakang, lintas agama dan suku berkumpul dalam kegiatan Duek Pakat Perdamaian: Menjalin Silaturahmi Lintas Iman pada 26–27 April 2025 di Jantho Baru, Kabupaten Aceh Besar. Acara yang diinisiasi oleh Peace Generation Aceh ini bertujuan memperkuat kepemimpinan damai anak muda melalui dialog lintas iman, edukasi nilai-nilai perdamaian, serta simulasi manajemen konflik. “Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan generasi muda yang menjadi motor penggerak masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan damai,” ujar Teuku Avicenna Al Maududdy, Koordinator Umum Peace Generation Aceh. Kegiatan dua hari ini diisi dengan berbagai sesi, seperti refleksi 12 nilai dasar perdamaian, scriptural reasoning (dialog lintas iman berbasis kitab suci), hingga ruang refleksi malam untuk memperkuat solidaritas dan ruang kemerdekaan berpendapat antar peserta. Acara ditutup dengan sesi saling memaafkan untuk mempererat rasa kebersamaan. Ti...

Penindasan Tidak Akan Berakhir

  Oleh: Muhammad Rahul Mulyanto* Penindasan bukan bagian dari fenomena baru dalam sejarah umat manusia. Penindasan terjadi sudah berabad-abad yang lalu, dan akan tetap terus ada jika manusia masih menjadi penghuni bumi. Meskipun berbagai macam upaya yang terealisasi untuk melawan, mengakhiri, atau mengurangi praktik penindasan, kenyataannya bentuk-bentuk penindasan masih dirasakan oleh manusia hingga dewasa ini. Mengapa demikian? Karena sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya justru mendorong bahkan menerapkan praktik-praktik yang menindas tanpa sadar ataupun tidak. Saya akan mengawali pada sistem politik, sistem politik dari masa pra-revolusi perancis, pasca revolusi prancis, hingga saat ini sistem politik menjadi bagian paling penting pada penerapan praktik penindasan yang dilakukan oleh elit-elit birokrat pada masyarakat. Kebijakan-kebijakan politik dibentuk atas kesepakatan mereka-mereka saja tanpa melibatkan masyarakat yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyara...