SPAK : Peran Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi

Foto Bersama Anggota Political Club Dengan Pengurus SAKA

Banda Aceh tanggal 21 April 2016, dalam rangka memperangati hari ulang tahun gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” (SPAK) berkerjasama dengan sekolah anti korupsi (SAKA) dan KPK.

Menyelengarakan Aksi Terbuka yang mengusung Tema “Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perempuan. Yang dilaksanakan pada pukul 09 sd Selesai di simpang lima. Acara ini diikuti oleh berbagai LSM, kader partai Politik, komunitas perempuan dan juga dari berbagai organisasi Mahasiswa. Acara ini didominasi oleh Kaum Perempuan.

Acara ini diisi lewat beberapa kegiatan, pembagian stiker, orasi, dan juga sosiaslisasi bahaya korupsi.

“Korupsi adalah bahaya yang dapat membunuh manusia secara perlahan-lahan, kemiskinan dan kesengsaraan adalah bukti nyata yang disebabkan oleh korupsi, namun perilaku korupsi tetap bisa dibasmi dengan kerjasama seluruh golongan. Oleh karenanya itu kami menghimbau seluruh elemen mahasiswa, baik dari mahasiswa dan khususnya perempuan-perempuan Aceh untuk menidak tegas praktek korupsi ini, say no to coruption ujar Putri Mulya Sari mahasiswa ilmu politik Unsyiah salah satu perempuan yang berorasi.

“Kini Aceh menjadi incaran pertama KPK untuk kasus korupsi. Aceh butuh perubahan, bukan saja Indonesia yang mengalami perubahan dan reformasi dari orde baru menuju orde reformasi dmi perubahan. Tolak korupsi... tolak korupsi, ungkap Diah Utari anggota komunitas political club yang berorasi.

"Laki-laki jangan menjadikan perempuan sebagai alasan untuk melakukan kegiatan korupsi". ungkap Suci sebagai mahasiswa ilmu politik

Di akhir acara ini, seluruh peserta mengingatkan agar perempuan jangan terjabak dalam masalah korupsi akan tetapi perempuan haruslah menjadi ujung tombak pemberatasan korupsi Di Aceh, agar bisa mewujudkan Aceh yang makmur dan sejahtera(Political Club).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ekofilosofi Deforestasi: Tinjauan Sosial dan Lingkungan di Kota dan Kabupaten Bima

Oleh: Muhammad Muhajir Ansar & Muhammad Rahul Mulyanto* Deforestasi merupakan kondisi luas hutan yang mengalami penurunan akibat adanya konvensi hutan lahan untuk pemukiman, pertanian, infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan. Perubahan lahan hutan menjadi lahan non hutan dapat menyebabkan pemanasan global, longsor, banjir, dan bencana alam lainnya karena akibat dari kebakaran hutan, dan penebangan kayu yang berlebihan. Deforestasi sangat berkaitan dengan penebangan atau pembalakan liar yang dapat mengancam seluruh makhluk hidup, baik hewan maupun manusia. Kota Bima dan Kabupaten Bima, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki kekayaan alam berupa hutan yang penting bagi ekosistem lokal, dan masyarakat sekitarnya. Namun, alih-alih untuk menjaga kekayaan alamnya, wilayah sedang menghadapi ancaman deforestasi yang sangat signifikan. Perubahan lahan hutan di Bima telah berdampak pada berbagai aspek, seperti, lingkungan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat, terutam...

Baca selengkapnya

TERPENJARA OLEH GELAR: REALITAS SOSIAL KAUM TERDIDIK

Oleh: Muhammad Rahul Mulyanto* Dibalik kesenangan dan sorak sorai keluarga saat seseorang mencapai puncak pada pendidikan (di wisuda), atau bahkan dibalik tepuk tangan publik atas gelar akademik yang diraih oleh seseorang, tersembunyi sebuah beban yang jarang dibicarakan, “Beban Untuk Sempurna”. Masyarakat tidak hanya memberikan sebuah pujian dan penghargaan atas gelar yang dicapai pada mereka yang berpendidikan, tapi juga menempatkan mereka dalam sebuah ekspetasi yang sempit dan seringkali menyesakkan. Orang-orang berpendidikan bukan hanya dituntut untuk selalu berpikir jernih dan benar, tetapi juga harus bersikap dengan baik, bebrbicara yang benar, dan bahkan bercanda pun harus mengikuti standart dari etika sosial. Pada perihal ini pendidikan menjadi beban yang menghalangi kebebasan dari orang yang berpendidikan. Padahal jika dianalisis lebih dalam Pendidikan menjadi sebuah wadah untuk berpikir kritis dan memberikan kebebasan pada mereka yang juga kaum terpelajar. Namun, dewasa...

Baca selengkapnya

Penindasan Tidak Akan Berakhir

Oleh: Muhammad Rahul Mulyanto* Penindasan bukan bagian dari fenomena baru dalam sejarah umat manusia. Penindasan terjadi sudah berabad-abad yang lalu, dan akan tetap terus ada jika manusia masih menjadi penghuni bumi. Meskipun berbagai macam upaya yang terealisasi untuk melawan, mengakhiri, atau mengurangi praktik penindasan, kenyataannya bentuk-bentuk penindasan masih dirasakan oleh manusia hingga dewasa ini. Mengapa demikian? Karena sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya justru mendorong bahkan menerapkan praktik-praktik yang menindas tanpa sadar ataupun tidak. Saya akan mengawali pada sistem politik, sistem politik dari masa pra-revolusi perancis, pasca revolusi prancis, hingga saat ini sistem politik menjadi bagian paling penting pada penerapan praktik penindasan yang dilakukan oleh elit-elit birokrat pada masyarakat. Kebijakan-kebijakan politik dibentuk atas kesepakatan mereka-mereka saja tanpa melibatkan masyarakat yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyara...

Baca selengkapnya

Political Club

Cari Blog Ini