MENUJU GOOD GOVERNENCE DI ACEH

Image result for pemerintah aceh
Ilustrasi Geogle


Oleh Munawwar

     barangkali banyak nama nama yang di sematkan kepada Provinsi Aceh, mulai dari sifart masyarakat yang heroik, hingga daerah yang kerap di landa konflik, dan juga dengan daerah yang mayoritas masyarakatnya Muslim. Hampir semua nama tersebut, memang hal yang bisa mengambarkan keadaan Aceh sebenarnya.
       Aceh adalah sebuah daerah yang tercatat sebagai suatu daerah yang kerap di landa konflik, baik itu konflik pada masa penjajahan maupun konflik pada masa pasca kemerdekaan, apalabila pada masa penjajahan, konflik yang dilakoni oleh masyarakat Aceh adalah konflik agama, atau dengan kata lain berperang melawan kafir, yang mencoba menghancurkan agama Islam. Sehingga perang ini di kenal dengan perang suci, dimana siapapun yang meninggal maka di kenal sebagai orang yang syahid.
       Setelah perang dengan Belanda berakhir, maka datanglah Jepang untuk menjajah Aceh, oleh karenanya membuka masyarakat Aceh harus kembali melakoni perang dengan mereka dan perang ini juga masih di kenal sebagai perang suci atau perang melawan kafir. Hikayat-hikayat perang sabi menjadi hal yang bisa mendokrak semangat para pejuang Aceh.
      Ternyata perang dengan Jepang dan Belanda tadi belumlah menjadi perang yang terakhir, karena kendatipun Indonesia sudah merdeka pada tahun 1945 dan pada tahun 1953 Tgk Daud Bereuh kembali membawa masyarakat Aceh untuk kembali melakoni perang dengan pemerintah Republik Indonesia, daud Bereueh yang bergabung dengan gerakan yang di bangun oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, dimna gerakan ini di peruntunkan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia.
      Daud bereueh merupakan pemimpin gerakan ini di Aceh, oleh karenanya, membuat Daud bereuh mengistruksikan seluruh rakyat aceh untuk bergabung ke dalam gerakan ini. Di tambah lagi Tgk Daud bereueh merupakan salah satu ulama yang sangat di cintai oleh masyarakat Aceh dan juga beliau merupakan Gubernur Aceh dan ketua PUSA.
      Konflik ini reda setelah ada kesepakatan yang di kenal dengan sebutan ikrar lamteh, dimana ikrar menjadi kesapakatan untuk mengkhiri konflik tadi. Namun setelah berakhir masa Tgk Daud Bereuh dengan pergerakan DII/TI nya ternyata belum mengakhiri konflik yang terjadi di aceh, karena setelahnya lahirnya pergerakan baru yang di pelopori oleh Tgk Hasan di Tiro lewat gerakan Aceh Merdeka atau GAM, pada tahun 1976. Dimana gerakan ini lahir untuk menuntut keadilan, dimana sebelumnya beliau melihat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memperlakukan Aceh dengan tidak baik atau dengan kata lain ada diskriminasi yang di lakukan.
       Akhirnya konflik ini baru bisa berakhir lewat di tandatangani perjanjian damai anatara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, perjanjian ini selanjutnya dikenal dengan sebutan MOU Helsinki. Implementasi dari pada MOU ini adalah dengan lahirnya Qanun nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, di dalam Qanun ini berisi akan semua kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Aceh.
Lantas bagaimana pemerintah Aceh Dewasa Ini
      Cukup banyak persoalan yang ada di Aceh, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, politik, dan beberapa bidang yang lainnya.
Pendidikan
Menurut penulis sektor pendidikan juga merupakan sektor yang amat penting, untuk pelaksanaan UN 2013/2014 Aceh menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan tingkat ketidaklulusan peserta Ujian Nasional (UN) tertinggi di Indonesia. tercatat 785 siswa SMA/sederajatnya di sana gagal UN tahun 2013/2014 atau terbanyak bila dibandingkan 34 provinsi yang ada. (oke zone 2015/05/20). Di tambah lagi di tahun 2014 Aceh menempati peringkat 30 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, dan pada tahun 2015 Aceh menempati peringkat 32 dari 34 provinsi yang ada (serambi Indonesia senin,2016/05/02) , tentunya peringkat ini adalah suatu hal sangat tidak bagus.
Ekonomi
      Menurut hemat Penulis sektor perokonomian di Aceh masih sanga daripada harapan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, pertumbuhan ekonomi tanpa minyak dan gas (migas) pada triwulan I 2016 tumbuh melambat yakni 3,96%. Di tambah lagi pertumbuhan ekonomi Aceh dari sisa pengeluaran pada 2016 masih menurun sebesar 18,39%.(sumber rubik opini serambi Indonesia, 1/02/2017 dengan judul politik anggaran publik APBA, oleh Taufiq Abdul Rahim.) 
      Triwulan I 2016 pada 4 Mei 2016 juga menunjukkan angka pengangguran Aceh periode Februari 2016 masih tinggi dibanding periode Februari 2015 lalu, mencapai 8,13 persen. Jumlah Pengangguran di Aceh per Februari 2016 mencapai 182 ribu orang, mengalami peningkatan sebesar 7 ribu dibandingkan dengan kondisi Februari 2015 lalu yaitu 175 ribu (7,73 persen), namun lebih rendah dari TPT Agustus 2015 sebesar 9,93 persen.(Harian Aceh, (2016/05/09)
      Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat bahwa penduduk miskin Aceh pada bulan Maret 2015 mencapai 851.000 orang atau bertambah 14.000 orang dibanding posisi September 2014.pada posisi Maret 2015 mencapai 851.000 orang atau 17,08 persen. Artinya, bertambah sebanyak 14.000 orang bila dibandingkan dengan September 2014 yang jumlahnya 837.000 orang atau 16,98 persen. (Klikkabar, 2015/09/16).
Politik
      Menurut hemat penulis dunia perpolitikan juga masih kurang baik atau dengan kata lain asas demokrasi di Aceh masih belum berjalan secara maksimal, salah satu contohnya ialah seperti yang menimpa, Muhammad Azmumi alias Bodrex, caleg DPRA dari PA (partai Aceh) yang mobilnya musnah dibakar oleh orang tidak dikenal (OTK) (serambi, 20/1/2014), belum lagi aksi pengeroyokan dan penculikan yang dialami Ramli dan Jufradi, keduannya merupakan kader PNA (Asmaul husna, berpolitiklah secara sehat dan santun, Rubrik Opini, serambi Indonesia, 25/1/2014).
      Tentunya hal ini di latarbelangkangi oleh faktor konflik  yang dapat membentuk pola kebiasaan dan tentunya perubahan pola ini membutuhkan waktu, maka daripada itu menurut hemat penulis hal ini bisa di ubah secara perlahan-lahan, yang nantiknya masyarakat Aceh akan lebih cerdas dan santun di dalam berpolitik.
Lantas Apa Solusinya
      Menurut hemat penulis ketiga hal yang sudah penulis paparkan di atas bukan tidak jalan keluar ataupun solusinya, akan tetapi di dalam menyeleasikan ketiga masalah tersebut membutuhkan startegi yang tepat, dan menurut hemat penulis yaitu itu dengan mendorong terciptanya Good Governance di Aceh, menurut Mardiasmo (1999:18) Good Governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector public oleh pemerintahan yang baik. Artinya disini bahwa pemerintah memiliki peranan penting di dalam mendorong terwujudnya kepetingan publik ataupu masyarakat.
      Dengan demikian mendorong terwujudnya Good Governance di aceh adalah tanggung jawab semua elemen dan tidak terkecuali, salah satu dari pada prinsip Good Governance adalah partisipasi, dan maksud daripada partisipasi di sini ialah peran dari seluruh masyarakat.
      Apabila Aceh telah berhasil mendorong ataupun melaksanakan Good Governance maka sudah barang tentu ketiga persoalan di atas akan selesai, karena pada dasarnya di saat pemerintah sudah berhasil mengelola dengan baik, maka tentunya pendididkan, ekonomi dan politik, dan lainnyanya pun akan naik atau pun ada perkembangan.

      Besar harapan masyarakat Aceh akan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran dan menurut hemat penulis caranya ialah dengan mewujudkan Good Governance, di Aceh, semoga Good Governance Di Aceh segera teralisasi dengan baik, Ammin. 
Share on Google Plus

About munawar sigli

Penulis adalah pegiat Political Club. Isi dan konten tulisan menjadi tanggung jawab penulis. Lihat Daftar Kontributor.

0 komentar:

Post a Comment