Mesir dan Perubahan Budaya Politik



Mohammad Morsi, Presiden Pertama Mesir Pasca Revolusi 2011 (gambar : google)
Oleh Nasrul Azwar*
            Dunia selalu diliputi perubahan yang tak dapat dielakkan. Berbagai peristiwa menandai perubahan itu. Tumbang atau berdirinya suatu imperium kekuasaan, peristiwa revolusi atau peperangan merupakan salah satu penanda perubahan. Renaisance, Revolusi Industri, Revolusi Perancis, Perang dunia I & II, hingga Perang Aceh – Belanda juga merupakan penanda perubahan. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa perubahan (jahiliyah ke islamiyah). Perubahan itu tergantung bagaimana masyarakat dunia memaknai peristiwa (defining events). Tak terkecuali di Mesir dengan berbagai peristiwanya yang terus menjadi perbincangan dunia.
            Mesir, sejak tahun 1953 adalah sebuah Negara modern dengan sistem pemerintahan semi presidensial, dimana ada presiden dan perdana mentri yang keduanya memiliki kekuasaan eksekutif Negara. Hal ini berbeda dengan pesidensil murni ataupun monarki konstitusional yang kekuasaan eksekutifnya hanya dimiliki oleh presiden (sistem pemerintahan presidensil) atau perdana mentri saja (monarki konstitusional). Dalam sejarahnya, presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di mesir lebih dominan dibanding perdana mentri yang sama sama memiliki kekuasaan eksekutif. Ini menjadi hal yang wajar jika kita melihat sejarah Mesir yang semenjak Merdeka melalui sebuah revolusi fisik pada 18 Juni 1953 terus berada dibawah rezim militer. Mulai dari masanya Muhammad naguib, Gamal Abdel Naseer, Anwar Sadat dan Husni Mubarak sampai akhirnya terjadi revolusi 2011 yang menggulingkan Presiden Husni Mubarak yang sudah berkuasa 30 tahun lamanya.
            Menarik jika kemudian  kita melihat bagaimana Mesir yang terus berada dibawah rezim militer (diktator?) memaknai peristiwa Arab Spring yang terjadi hampir di santaero Arab. Bagaimana pengaruhnya dengan budaya politik Mesir yang puluhan tahun tanpa ‘gejolak’ yang berarti (dari rakyat) dalam hal menentang penguasa? Bagaimana kondisi sosial masyarakat Mesir dan kelompok kelompok masyarakat di Mesir pasca Revolusi 2011? Dan bagaimana pula legitimasi penguasa di Mesir Pasca revolusi 2011?
            Berbagai peristiwa penting menyebabkan terjadinya perubahan di Mesir. Hal ini terjadi karena adanya pemaknaan terhadap peristiwa tertentu (defining events). Tak hanya Arab Spring saja, Revolusi fisik 1953, dan pergantian rezim juga telah membawa perubahan dalam budaya politik di Mesir.

Budaya Politik di Mesir       
            Budaya politik adalah pola, tingkah laku atau nilai nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan penguasa, hubungan sosial antara masyarakat dan penguasa di mesir modern sebenarnya adalah hubungan yang horizontal. Walaupun sebenarnya Mesir adalah bekas sebuah Negara Monarki dengan segala bentuk feodalismenya pada masa lalu. Namun setelah Revolusi Fisik yang dilakukan oleh militer (kudeta?) pada tahun 1953 terhadap kekuasaan raja Farouq, pola kekuasaan di Mesir tidak lagi menunjukkan adanya sisa sisa feodalisme. Revolusi fisik tersebut dimotori oleh militer dengan tokoh tokoh seperti  Muhammad Naguib yang kemudian menjadi presiden Mesir dan Gamal Abdel Naseer yang kemudian juga menjadi Presiden Mesir setelah berhasil ‘mengkudeta’ Muhammad Naguib.
            Dari pola pola kepemimpinan ini, dan juga setelahnya (Presiden Anwar Sadat, Husni Mubarak, Mohammad Morsi dan Abdel Fatah El Sisi) juga tidak menunjukkan adalanya sisa sisa feodalisme, Artinya ada perubahan budaya politik mendasar yang terjadi di Mesir. Budaya Politik memang adalah sesuatu yang dinamis, ia selalu berubah ubah sesuai dengan perkembangan keadaan yang ada. Nilai budaya politik atau civic culture merupakan basis yang membentuk demokrasi (Gabriel Almond dan Sidney Verba,1999:25).  Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah difining events yang kurang lebih kita artikan sebagai ‘pemaknaan terhadap peristiwa’. Dalam kasus Mesir diatas, difining events yang terjadi adalah refolusi fisik Mesir menjadi sebuah Negara modern yang non-feodal.
            Nah, selanjutnya membahas mesir dalam konteks kekinian juga terjadi perubahan budaya politik mendasar. Penyebabnya masih sama, yaitu difining events. Disini, difining events yang terjadi adalah Arab Spring. Arab Spring sendiri merupakan suatu gejolak revolusi di Arab yang bermula dari Tunisia yang kemudian menyebar kenegara Negara timur tengah lainnya seperti  Libya, Suriah, Aljazair, tak terkecuali Mesir. Yang terjadi adalah bagaimana kemudian masyarakat Arab memaknai Arab Spring di Tunisia  ini sebagai suatu langkah awal bagi perubahan santaero di Arab atau Timur Tengah.
            Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil (RamlanSurbakti 1992:196). Pra Arab Spring di Mesir (Revolusi 2011) masyarakat Mesir tidak terlalu mempersoalkan isu isu mengenai kebebasan. Keamanan menjadi hal yang utama. Pengetahuan terhadap proses pengambilan keputusan begitu minim. Ini memang hal yang umum terjadi di Negara Negara yang didipimpin oleh rezim militer (diktator?). Kita contohkan saja Indonesia dimasa Orde Baru yang mana kebebasan juga ‘ditekan’ oleh pemerintah. Namun Pasca Arab Spring di Mesir (Revolusi 2011) masyarakat Mesir mulai menyadari arti kebebasan terutama terkait hak menyuarakan pendapat tentang pemimpin. Ini bisa kita lihat bagaimana Mohammad Morsi sebagai presiden terpilih hasil pemilu pertama pasca Revolusi 2011 yang beberapa kebijakannya mendapat tanggapan atau reaksi beragam dari masyarakat luas.
            Kita bisa mengkategorikan sikap masyarakat saat itu dengan dua kategori, yaitu yang pro Pemerintah dan yang anti pemerintah. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiarjo, 1985:22). Terlepas dari kisruh apa yang sebenarnya terjadi namun hal ini menunjukkan bagaimana imbas dari Arab Spring sebagai defining events yang membawa dampak perubahan dalam nilai nilai budaya politik masyarakat Mesir.
            Kebebasan yang mulai disadari masyarakat mesir (melalui demo anti pemerintah) ini juga yang menjadi justifikasi tindakan militer mengkudeta presiden hasil pemilu pasca revolusi, Banyak pihak yang menyesalkan kudeta ini, tapi poin yang ingin kita ketahui adalah bagaimana masyarakat mesir sedikitnya mulai mementingkan kebebasan. Hal pertama setelah kudeta yang kita lihat adalah pelaksanaan pemilu oleh militer. Ini bisa kita lihat sebagai langkah yang diambil militer untuk tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat Mesir yang sudah mulai menganggap penting isu isu kebebasan (pasca Arab Spring) dan nilai nilai demokrasi.

Budaya Kolektif
            Satu diantara banyak hal positif terkait budaya politik masyarakat timur (islam?) adalah budaya politik yang kolektif. Di banyak Negara Negara yang maju, barat utamanya, masyarakatnya umumnya hidup dengan budaya politik individual yang tinggi. Artinya masyarakat lebih mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan kolektif. Ini terjadi di Negara maju seperti Amerika Serikat ataupun Negara Negara Eropa (barat). Namun  fenomena sebaliknya kita dapati di negara negara Timur semisal jepang yang masyarakatnya hidup denga budaya politik kolektif. Artinya masyarakat lebih mengutamakan kepentingan kolektif daripada kepentingan individu.
            Mesir adalah salah satu Negara dengan budaya politik yang kolektif. Hal ini terlihat dengan adanya posko posko kepedulian sosial. Walaupun pemerintah terlihat abai akan kegiatan kepedulian sosial, namun ini pula yang menampakkan bagaimana tingginya nilai budaya kolektif masyarakat mesir. Dimana bantuan kepedulian sosial itu tetap ada dan dilakukan oleh kelompok kelompok sosial yang ada, semisal Ikhwanul Muslimin (sebelum revolusi 2011).
            Dan kalau sebelumnya kita membahas budaya politik dan kemudian perubahannya, maka kali ini kita belum menemukan suatu peristiwa yang menandai perubahan budaya politik kolektifisme ini (atau perubahannya lambat?). Walaupun telah dijelaskan bahwa budaya politik adalah hal yang dinamis. Namun perubahan terhadap kolektifitas (kebersamaan/group oriented) sukar terjadi. Hal ini agaknya karena mengakarnya budaya ketimuran (berbeda dengan barat) atau juga dikarenakan semangat keislaman (Ukhuwah Al Islamiyah) yang memang mengajarkan akan kepedulian sosial. Misalnya saja Kunjungan Morsi pasca ke Aceh ada 2005 dan bantuannya sebagai suatu tindakan sosial atas Aceh yang baru ditimpa Tsunami. Belum lagi, cerita mahasiswa Al-Azhar non Mesir dari Aceh yang mendapat makanan/roti (sedekah) dari penduduk mesir, cukup membuktikan pentingnya kolektif daripada kepentingan individu bagi masyarakat Mesir.

Perubahan dan Kemajuan
            Perubahan perubahan budaya politik yang terjadi di Mesir umumnya dikarenakan oleh suatu defining events. Perubahan itu seperti hubungan masyarakat secara vertical (masa feodalisme) yang kemudian berubah setelah revolusi 1953 menjadi masyarakat horizontal (modern). Juga perubahan yang terjadi setelah Arab Spring, yang mana terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap kebebasan dan legitimasi terhadap pemimpin. Akhirnya, Budaya politik memanglah suatu hal yang dinamis dan terus bergerak mengikut perkembangan dan Mesir tak luput dari perubahan itu. Kita tentu berharap bahwa perubahan itu mengarah ke hal hal yang lebih positif dari sebelumnya. Sehingga Perubahan bisa mendatangkan suatu kemajuan, bukan malah sebaliknya.

*Nasrul Azwar,  Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Unsyiah

Referensi
Subakti,Ramlan.1992,  Memahami Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
Budiardjo, Miriam, 1985,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
Almond, Gabriel,A dan Sidney Verba,  1999. Budaya Politik,  Jakarta. Bumi Aksara
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
Share on Google Plus

About Nasrul Azwar

Penulis adalah pegiat Political Club. Isi dan konten tulisan menjadi tanggung jawab penulis. Lihat Daftar Kontributor.

0 komentar:

Post a Comment